Deklarasi PBB Tentang Masyarakat Adat (Indigenous People), Sejarah Negosiasi dan Partisipasi Masyarakat Adat

Pt. PPMA: Kita harus Tahu Perubahan !

Adalah sebuah deklarasi yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) dalam sesi ke-61-nya di Markas PBB di New York, 13 September 2007. Deklarasi ini menggariskan hak individual dan kolektif para penduduk asli (pribumi), dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan isu-isu lainnya. Deklarasi ini juga menekankan hak mereka untuk memelihara dan memperkuat institusi, budaya dan tradisi mereka, dan hak mereka akan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan asp irasi mereka
Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap penduduk asli, dan memajukan partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam segala hal yang menyangkut masalah mereka, serta hak mereka untuk tetap berbeda, dan mengusahakan visi pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri. Walaupun deklarasi ini tidak mengikat secara hukum, sebagaimana juga

Lukisan Penduduk Asli Amerikanska_folk,_Nordisk_familjebokLukisan Penduduk Asli Amerikanska_folk,_Nordisk_familjebok

Lukisan Penduduk Asli Amerikanska_folk,_Nordisk_familjebok

Deklarasi-Deklarasi Majelis Umum lainnya, deklarasi ini menggambarkan perkembangan dinamis dari norma hukum internasional, dan merefleksikan komitmen dari negara-negara anggota PBB untuk bergerak ke arah tertentu; PBB menggambarkannya sebagai memberikan standar penting bagi perlakuan terhadap penduduk-penduduk asli di seluruh dunia, yang tentu saja akan menjadi alat yang penting dalam memberantas pelanggaran HAM terhadap 370 juta penduduk asli di dunia, dan membantu mereka memerangi diskriminasi dan marjinalisasi.
Deklarasi ini diadopsi oleh PBB pada 13 September 2007, dengan 143 suara mendukung, 4 menolak, dan 11 abstain. Ke-empat negara anggota yang menolak adalah negara bekas koloni Inggris yang memiliki populasi penduduk asli yang besar: Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Negara-negara yang abstain adalah Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Rusia, Samoa and Ukraina; 34 negara anggota lainnya tidak hadir dalam pemungutan suara. ****

SEJARAH NEGOISASI DAN RATIFIKASI

Deklarasi ini dibuat dalam waktu lebih dari 22 tahun. Gagasan ini berawal di tahun 1982 saat Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) memulai Kelompok Kerja dalam Populasi Penduduk Asli (WGIP), didirikan sebagai hasil penelitian Special Rapporteur PBB José R. Martínez Cobo dalam masalah diskriminasi yang dihadapi penduduk asli. Kelompok kerja ini ditugasi untuk mengembangkan standar hak asasi manusia yang akan melindungi para penduduk asli, dan pada tahun 1985 mulai menyusun Deklarasi tentang Hak-Hak Penduduk Asli. Naskah tersebut selesai pada tahun 1993, dan selanjutnya diajukan kepada Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas, yang menerimanya pada tahun berikutnya.

Draft Deklarasi ini kemudian dirujuk kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang kemudian mendirikan kelompok kerja lain untuk memeriksa isinya. Dalam tahun-tahun berikutnya kelompok kerja ini bertemu sebanyak 11 kali untuk memeriksa dan mempercocok Draft Deklarasi ini dan ketentuan-ketentuannya. Perkembangan berjalan dengan lambat karena kekhawatiran negara-negara tertentu soal beberapa ketentuan umum dalam deklarasi ini, misalnya hak penduduk asli untuk menentukan nasibnya sendiri, dan mengendalikan sumber daya alam yang berada di tanah adat mereka. Versi terakhir dari deklarasi ini akhirnya disetujui pada 29 Juni 2006 oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (pengganti Komisi Hak Asasi Manusia), dimana dari 47 negara anggota, 30 setuju, 2 menolak, 12 abstain, 3 absen. Deklarasi ini kemudian dirujuk ke Majelis Umum, yang mengadakan pemungutan suara dengan hasil penerimaan usulan ini pada 13 September 2007, dalam sesi ke-61. Perolehan suara adalah 143 negara setuju 4 menolak dan 11 abstain.

Sebagai salah satu standar minimum internasional untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM Masyarakat Adat, Deklarasi ini memberi penegasan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak kolektif, antara lain yang terpenting, adalah hak atas menentukan nasib-sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam, hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak atas free, prior and informed consent (FPIC) dan hak atas penentuan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka sendiri.

Deklararasi ini juga menyediakan kriteria yang memandu semua pihak dalam penilaian terhadap produk hukum, kebijakan dan program tentang Masyarakat Adat dan membuat yang baru di semua tingkatan dan arena. Hal penting lainnya dari deklarasi ini adalah keharusan bagi semua badan-badan, pendanaan dan program PBB di tingkat global, regional dan lokal untuk mengikuti deklarasi dan memastikannya sebagai panduan dan perangkat utama dalam pekerjaan mereka yang berdampak pada Masyarakat Adat.

Dari proses perjuangan yang panjang dan substansinya yang komprehensif, Deklarasi ini menjadi sangat penting diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dengan HAM Masyarakat Adat, terutama bagi Masyarakat Adat sendiri. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), salah satu dari sekitar 400 organisasi di Asia yang memperjuangkan pengesahan Deklarasi ini, memiliki kewajiban untuk menyampaikan berita baik ini di Indonesia. Para pemimpin dan para aktifis penggerak Masyarakat Adat di tingkat komunitas memiliki kewajiban moral dan politik untuk mensosialisasikan isi Deklarasi ini untuk dilaksanakan di komunitasnya masing-masing. Deklarasi ini juga penting digunakan untuk membangun kemitraan antara Masyarakat Adat dengan pihak-pihak lain, seperti instansi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga pembangunan internasional, partai politik dan lembaga penelitian. Bagi para aktifis ORNOP yang selama ini menjadi pembela HAM Masyarakat Adat, Deklarasi ini bisa digunakan sebagai kerangka kerja untuk memperkuat advokasi kebijakan dan sekaligus menjadi bahan pendidikan dasar bagi Masyarakat Adat di wilayah-wilayah kerja pendampingan.***

MASYARAKAT ADAT DALAM TATANAN POLITIK NASIONAL INDONESIA

Di Indonesia Masyarakat Adat masih terus menjadi bagian dari masyarakat yang paling rentang terhadap berbagai dampak negative pembangunan. Kondisi ini merupakan bagian dari sejarah panjang diskriminasi dan marjinalisasi yang sudah berlangsung sebelum masa kolonial. Sebagaimana juga terjadi di seluruh dunia, perjuangan untuk memperbaiki kehidupan Masyarakat Adat di Indonesia juga terus berlangsung, baik dari para pemimpin Masyarakat Adat sendiri maupun dengan dukungan dari pihak-pihak lain yang peduli dengan pemajuan hak-hak azasi Masyarakat Adat.
Cukup banyak hasil positif dari hasil perjuangan ini di berbagai daerah di Indonesia, tetapi masih lebih banyak lagi daerah yang belum menunjukan perubahan kearah yang lebih baik. Demikian juga perubahan di tingkat nasional, beberapa kebijakan sektoral mulai berubah dengan mengakui dan menyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak Masyarakat Adat. Sebagian kebijakan sektoral lainnya masih tetap menegaskan keberadaan hak-hak Masyarakat Adat ini sebagai hak asal usul yang masih hidup dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut hak atas tanah, wilayah adat dan sumberdaya alam.

Kondisi kebijakan sektoral yang beragam ini menunjukan bahwa saat ini Indonesia belum memilkiki kerangka hukum yang bisa menjadi pegangan bersama bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak azasi Masyarakat Adat. Dalam kaitan ini maka pengesahan (adopsi) Deklarasi PBB tantang Hak-Hak Masyarakat Adat bukan hanya penting bagi Masyarakat Adat tetapi sekaligus juga membantu Pemerintah Indonesia dalam mengisi kekosongan kerangka hukum nasional terkait dengan hak-hak azasi Masyarakat Adat.***

Kondisi Riil Masyarakat Adat Dalam Proses Pembangunan Nasional Yang Dilaksanakan di Indonesia

Dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara punya kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menciptakan perdamaian yang abadi. Dan ideologi ini kemudian dikonkritkan dalam Pasal 33 ayat (3), “Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dua kata kunci, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ini menjadi bagian penting yang harus dipahami secara utuh. Nah, kaitan kemudian dengan keberadaan masyarakat hukum adat di negeri tercinta ini, konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya, dan kemudian juga diuraikan dalam Pasal 28I ayat (3) mengenai identitas dan hak masyarakat tradisional dihormati, selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Picture003
Di satu sisi kita bisa melihat secara nyata hasil pembangunan nasional dan itu lebih orientasinya pada pembangunan fisik. Tetapi ada yang disembunyikan, apa yang saya sebut sebagai ongkos pembangunan yang mahal, dan yang harus dibayar. Dan itu tidak pernah dihitung sebagai hasil dari pembangunan nasional itu juga. Terdapat tiga klasifikasi (Tiga bagian). Yang pertama, ongkos pembangunan yang mahal dibayar itu adalah yang tidak pernah dihitung sebagai hasil pembangunan adalah Ecological Degradation (Kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam). Yang kedua adalah Economical Lost, yaitu semakin menyusutnya dan menghilangnya sumber-sumber kehidupan ekonomi masyarakat di daerah akibat dari kerusakan, pencemaran lingkungan. Yang ketiga Social and Cultural Distraction, yaitu yang berkaitan dengan faktor manusianya dan ini terkait dengan kerusakan tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
Bagaimana instrumen hukum yang mendukung pembangunan nasional itu. Kalau kita lihat dari sisi
Picture004
politik pembangunan hukum nasional maka hukum adalah instrumen pembangunan nasional. Ada kecenderungan yang bisa dicermati dari perspektif akademik, yaitu yang disebut sebagai political of indigenous ignorance (Politik pengabaian). Masyarakat masyarakat asli dan dalam konteks Indonesia yang disebut masyarakat atau komunitas masyarakat hukum adat. Politik pembangunan nasional termasuk pembangunan hukumnya mengabaikan, memarjinalisasi, dan menggusur keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Dalam buku karangan John Bodley, dia menyebut bahwa ada korban-korban pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan (Victims of development). Kalau kita cermati pembangunan kehutanan yang dilakukan dalam perspektif pembangunan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat banyak sekali masalah di sana. Kalau dikritisi dari perspektif akademik, maupun dari perspektif normative sudah terdapat banyak masalah di sana. Belum lagi kalau dicermati di ranah hukum normatifnya, undang-undang ini sangat vulgar menggambarkan political of indigenous ignorance.

Memahami eksistensi masyarakat hukum adat. Ada beberapa kriteria yang digunakan, termasuk juga Keputusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Prof. I Nyoman Nurjana, dari Laboratorium Kehutanan IPB Bogor, yaitu: Pertama, ada kelompok orang yang karena ikatan genealogis atau teritorial, atau kombinasi dari genealogis, teritorial ini. Hidup secara turun temurun dan bertahun-tahun serta bergenerasi dalam satu kawasan tertentu dengan batas-batasnya yang jelas menurut konsep batas mereka, jangan menggunakan konsep dari Badan Pertanahan Negara, dan batas tanah dari BPN. Kedua, mereka memiliki sistem pemerintahan adat dan lembaga penyelesaian sengketa sendiri. Ketiga, memiliki norma-norma hukum adat yang mengatur kehidupan warganya. Keempat, memiliki sistem religi dan kepercayaan, dan tempat tertentu yang disakralkan. Itu konkrit sekali kalau kita memahami masyarakat hukum adat yang sesungguhnya. Free and prior informed consent. Keberadaan masyarakat hukum adat di negeri tercinta Indonesia ini diakui atau tidak oleh negara secara empiris itu ada ditemukan di berbagai daerah. Apakah mereka termasuk warga Negara kelas 3 di negeri ini atau kelas 4 sehingga perlu pengakuan? Kalau ada dan perlakuan yang diskriminatif. Kemudian masyarakat hukum adat tidak pernah meminta pengakuan dan penghormatan secara khusus dan istimewa dari negara. Karena itu kalau kita merujuk pada satu prinsip penting dalam hukum, dan khususnya kaitan hubungan antara pemerintah dengan rakyat dalam konteks berbangsa dan bernegara, prinsip ad prima factie, siapa yang secara empiris terlebih dulu ada, masyarakat hukum adat atau negara Republik Indonesia ini? Karena itu masyarakat hukum adat
Picture006
sesungguhnya wajib memperoleh pengakuan yang hakiki secara konstitusional dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini yang disebut sebagai genuine constitusional and legal recognition. Prinsip-prinsip penting yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dengan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam. Ada dua prinsip penting. Yang pertama, precautionary principle, hutan sebagai satu sistem ekologi dan juga sebagai sistem kehidupan. Ini hati-hati mengelolanya. Karena hutan kalau dilihat sebagai sistem kehidupan, itu tidak hanya ada batu, pasir, pohon, flora, fauna, sungai, air, danau, tetapi ada manusia di dalamnya. Lynch Owen dalam bukunya pernah mengemukakan kecenderungan dalam pembangunan kehutanan di negara-negara di Asia dan juga di Lautan Pasifik itu cenderung melihat hutan itu sebatas sebagai empty forest, hutan yang kosong. Artinya, hutan itu hanya ada log, tegakan-tegakan kayu yang punya dan dilihat sebatas sebagai nilai ekonominya saja. Kalau hutan dilihat sebagai satu sistem kehidupan, sistem ekologi, selain ada flora dan fauna, dan juga ada lingkungan fisiknya, itu juga ada manusia di dalamnya dan itu fakta yang … fakta empiris yang dapat kita cermati di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat hukum adat adalah entitas hukum yang sama dan setara dengan kedudukan subjek hukum yang lain. Masyarakat adat memiliki kearifan lingkungan dan itu sudah dibuktikan. Masyarakat adat tidak mungkin merusak lingkungannya karena itu adalah sumber kehidupan mereka, yang merusak justru orang luar. Hutan itu selain mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat hukum adat, juga mempunyai nilai sosial dan religius magis. Ada norma-norma, ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang digunakan untuk menjaga, mengkonservasi, supaya memberi kehidupan yang berkelanjutan. Oleh karena itu mereka sangat bijak. Oleh karena itu, mereka wajib informed consent, mereka wajib diberi informasi dan diajak bicara terlebih dahulu, dan memiliki kebebasan untuk menerima, memberi persetujuan, atau menolak kebijakan, keputusan pemerintah yang akan dilakukan dalam wilayah ulayat mereka. Prinsip ini belum tertuang di dalam produk atau instrumen hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, dimana ada hubungan penting antara pemerintah dengan rakyat, berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam. Konvensi PBB tentang biodiversity dan itu sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB, tentang keanekaragaman hayati dan ini belum diadopsi ke undang-undang yang lain, dan ini menjadi prinsip global yang tercermin di dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan juga di dalam Deklarasi Rio de Jenairo 1992.**

Comments

comments